Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity

Untuk Pengembangan di Indonesia*)

Oleh Aziz Budi Setiawan**)

Wilayah Asia-Pasifik juga tidak ketinggalan untuk turut serta memberikan andil

dan menjadi sumbangsih yang sangat berharga dalam uji coba perintisan perbankan bebas

bunga ini. Bank bebas bunga didirikan dengan nama Philippine Amanah Bank (PAB)

tahun 1973 melalui Keputusan Presiden sebagai institusi perbankan khusus meski tanpa

mereferensi karakter Islam didalam piagam banknya. Pendirian PAB adalah respon

Pemerintah Pilipina atas pemberontakan Muslim di wilayah selatan, perbankan ini

dirancang untuk melayani secara khusus kebutuhan masyarakat Muslim. Tugas utama

PAB membantu rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat di Mindanao, Sulu dan Palawan

di wilayah selatan.2

Diikuti kemudian dengan berdirinya Islamic Development Bank (IDB) tahun 1974

dengan dukungan dari pemerintah Arab Saudi dan Organisasi Konferensi Islam (OKI)

dengan suntikan dana dua milyar Dinar. Hal ini menjadikan IDB menjadi Bank Syariah

terbesar. IDB adalah bank antar pemerintahan (intergovernmental bank) yang bertujuan

untuk mendanai proyek-proyek pembangunan di negara-negara anggota, yang sebagian

besarnya adalah negara-negara berpenduduk muslim. Keberadaan IDB ini memberikan

momentum kepada gerakan perbankan syariah pada umumnya, yang ditandai dengan

berdirinya lembaga-lembaga swasta (misalnya, Dubai Islamic Bank (1976), Faisal

*) Paper ini pernah diterbitkan pada Jurnal Kordinat, Edisi: Vol.VIII No.1, April 2006.

**) Peneliti pada The Indonesia Economic Intelligence.

2

Islamic Bank of Egypt (1997), Bahrain Islamic Bank (1979)), dan lembaga-lembaga

pemerintah (misalnya, Kuwait Finance House (1997)).3

2. Visi Mulia Perbankan Islami

Pertumbuhan keuangan Islam pada awalnya juga bertepatan dengan surplus

neraca pembayaran yang sangat besar pada negara-negara muslim pengekspor minyak,

yang dikenal sebagai “oil booming” pada dekade 70-an. Selain itu, hal ini juga

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, seperti keinginan perubahan terhadap sistem

sosio-politik dan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan kepribadian Islam

yang lebih kuat. Sekaligus sebagai upaya reformasi makro ekonomi dan reformasi

struktural dalam sistem keuangan negara-negara muslim.4 Mereka menginginkan keluar

dari jeratan pengaruh yang mencengkeram dari sistem kapitalisme.

Serangkaian krisis bertubi-tubi yang dialami sistem keuangan internasional

sepanjang dua dekade terakhir –yang telah memunculkan kesadaran baru akan kebutuhan

reformasi arsitektur sistem keuangan- juga telah memberikan angin segar bagi

pengembangan sistem keuangan Islami. Sistem keuangan Islami diharapkan mampu

menyuntikan disiplin sekaligus mendorong untuk terpenuhinya regulasi dan supervisi

yang prudensial pada industri keuangan. Fenomena-fenomena ini setidaknya yang

kemudian juga mendorong Bank-bank Islami dalam jumlah yang banyak bermunculan di

seluruh penjuru dunia sepanjang 30 tahun terakhir.5

Kerja keras ini juga dilandasi oleh keyakinan bahwa bunga (interest) yang bersifat

pre-determined telah mengeksploitasi perekonomian, mengakibatkan terjadinya misalokasi

resources dan penumpukan kekayaan serta kekuasaan pada segelintir orang. Hal

ini pada gilirannya berakibat pada ketidakadilan, inefficiency, dan ketidakstabilan

perekonomian. Bunga-lah yang menyebabkan semakin jauh jarak antara pembangunan

dengan tujuan yang akan di capai. Bahkan bunga merusak tujuan-tujuan yang ingin di

dapat seperti; pertumbuhan ekonomi, produktivitas, pemerataan distribusi pendapatan dan

stabilitas ekonomi. Selain itu bunga bank memiliki andil pada krisis yang terjadi

sepanjang abad 20, dimana telah terjadi lebih dari 20 krisis (kesemuanya merupakan

krisis sektor keuangan). Bunga bank yang mengedepankan mekanisme kredit (hutang)

3

sebagai mekanisme pelaksanaannya telah membelenggu dunia terutama negara-negara

berkembang dengan hutang (debt trap). Menurut laporan World Bank pada World

Development Report 1999/2000, hutang negara berkembang lebih dari tiga trilyun Dolar

AS dan masih terus tumbuh. Hasilnya adalah setiap laki-laki, wanita, anak-anak di negara

berkembang (80% dari populasi dunia) memiliki hutang 600 Dolar AS, dimana

pendapatan rata-rata pada negara yang paling miskin kurang dari satu Dolar perhari.6

Sejumlah negara Muslim, dengan berbagai latar belakang sedang menjalankan

langkah-langkah reformasi atas sistem perbankan dan keuangan mereka agar sesuai

dengan ajaran Islam. Tantangan yang dihadapi oleh negara-negara Muslim saat ini adalah

bagaimana mendisain dan menjalankan secara berkelanjutan sistem perbankan dan

keuangan yang sejalan dengan hakekat ideologi Islam, penghapusan riba, dan membantu

mewujudkan tujuan sosial ekonomi Islam.

Disisi lain lembaga kredit yang merupakan sistem perbankan dan keuangan

kapitalis yang berdasarkan bunga, yang telah relatif kokoh diterapkan oleh negara-negara

Muslim selama dua abad terakhir dibawah pengaruh kolonialisme telah berimplikasi

buruk pada pembangunan. Hal inilah diantaranya yang mendorong upaya untuk kembali

membangun sistem keuangan dan perbankan yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu

eksistensi perbankan dan keuangan syariah merupakan respon atas kerentanan sistem

perekonomian, keuangan dan perbankan dunia dewasa ini. Sistem ekonomi saat ini

membutuhkan arsitektur sistem perbankan dan keuangan yang kokoh dan tangguh.

Gerakan untuk mendirikan bank-bank dan lembaga keuangan syariah telah

berkembang secara pesat dalam beberapa dekade terakhir. Sebenarnya perbankan dan

keuangan syariah telah dipraktekkan di Dunia Islam sepanjang abad pertengahan.

Perbankan dan keuangan syariah saat itu berfumgsi sebagai lembaga pembiayaan untuk

mendukung aktivitas bisnis dan perdagangan. Di Spanyol, Mediterania dan negara-negara

Baltic, pedagang Muslim saat itu memiliki peran strategis dalam aktivitas perdagangan

antar wilyah, terutama antara Asia dan Eropa. Selain itu juga banyak konsep, teknik, dan

akad keuangan Islam yang diadopsi oleh para pemberi modal dan para pelaku bisnis

Eropa.7

4

Meski demikian harus diakui istilah “sistem perbankan dan keuangan Islam”

relatif baru. Mulai ramai didiskusikan sejak pertengahan 1980-an. Dalam konsepsi Islam

aktivitas komersial, jasa dan perdagangan harus disesuaikan dengan prinsip Islam

diantaranya “bebas bunga”. Hal inilah yang juga menjelaskan mengapa pada tahap awal

bank Islam atau bank syariah juga dikenal sebagai bank bebas bunga. Meski demikian

mengambarkan sistem perbankan Islam secara sederhana hanya “bebas bunga” tidak

menghasilkan suatu gambaran yang benar atas sistem ini secara keseluruhan. Memang

benar bahwa dalam perbankan Islam, melarang menerima dan membayar bunga menjadi

inti (nucleus) dari sistem. Tetapi perbankan Islam idealnya juga didukung oleh prinsipprinsip

Islam sepeti konsep; berbagi resiko, hak dan kewajiabn individu, hak milik, dan

kesucian8 akad (kontrak). Selain itu menginterpretasi sistem perbankan Islam hanya

sebagai “bebas bunga” saja cenderung untuk memunculkan kebingungan. Padahal

pondasi filosofis dari sistem keuangan Islam seharusnya secara utuh akan mempengaruhi

seluruh interaksi faktor-faktor produksi dan perilaku ekonomi. Sedangkan sistem

keuangan konvensional memusat terutama hanya pada aspek transaksi keuangan dan

ekonomi. Sistem perbankan Islam juga memberikan penekanan yang sama pada dimensi

etis, moral, sosial, dan religius dalam rangka meningkatkan keadilan dan kesejahteraan

masyarakat secara keseluruhan. Sistem ini juga dilandasi oleh ajaran Islam tetang

berbagai konsep etika kerja, distribusi kekayaan, keadilan sosial dan ekonomi, dan

peranan dari negara.

Sistem perbankan Islam, seperti halnya aspek-aspek lain dari pandangan hidup

Islam, merupakan sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan dari sistem sosial dan

ekonomi Islam. Beberapa tujuan dan fungsi penting yang diharapkan dari sistem

perbankan Islam adalah:9

(i) Kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja yang penuh dan

tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum (economic well-being with full

employment and optimum rate of economic growth);

(ii) Keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang

merata (socio-economic justice and equitable distribution of income and

wealth);

5

(iii) Stabilitas nilai uang untuk memungkinkan alat tukar tersebut menjadi suatu

unit perhitungan yang terpercaya, standar pembayaran yang adil dan nilai

simpan yang stabil (stability in the value of money);

(iv) Mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan caracara

tertentu yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan

mendapatkan bagian pengembalian yang adil (mobilisation of savings);

(v) Pelayanan efektif atas semua jasa-jasa yang biasanya diharapkan dari sistem

perbankan (effective other services).

Mungkin ada sebagian pihak yang mengatakan bahwa tujuan dan fungsi dari

sistem keuangan dan perbankan Islam seperti yang diungkapkan di atas adalah sama

dengan yang ada dalam kapitalisme. Walaupun nampak ada kesamaan, dalam

kenyataannya terdapat perbedaan yang penting dalam hal penekanan, yang muncul dari

perbedaan dua sistem tersebut dalam komitmennya terhadap nilai-nilai spiritual, keadilan

sosial-ekonomi serta dalam persaudaraan sesama manusia. Tujuan-tujuan dalam Islam

adalah suatu bagian tak terpisahkan dari ideologi dan kepercayaan Islam. Hal tersebut

merupakan suatu input penting sebagai bagian dari suatu output tertentu. Tujuan-tujuan

tersebut membawa kesucian dan, dalam hal yang didasarkan pada Al-Qur’an dan As-

Sunnah, tujuan-tujuan tersebut bukanlah semata-mata sebagai alat tawar politik dan

kebijaksanaan. Akan tetapi, strategi yang sangat penting bagi terwujudnya suatu tujuan

yang merupakan suatu keunikan yang dapat disumbangkan oleh Islam.10

Sistem perbankan Islam ditegakkan atas kemutlakan larangan dari pembayaran

atau penerimaan setiap yang ditentukan (predetermined) atas pinjaman atau kredit.

Dengan demikian konsep bunga (interest) atas hutang secara tegas dilarang. Sistem

perbankan Islam lebih condong pada upaya untuk mendorong penerapan sharing resiko,

mempromosikan kewirausahaan (entrepreneurship), melemahkan perilaku spekulatif, dan

menekankan kesucian akad. Saluran permodalan yang mungkin bisa digunakan untuk

masyarakat Islam dalam membuka usaha adalah; perusahaan perorangan (sole

proprietorship), perusahaan patungan (partnership) (termasuk mudharabah dan syirkah)

dan perusahaan perseroaan (joint stock company). Koperasi juga dapat memainkan

6

peranan penting dalam perekonomian Islam selama tidak menjalankan transaksitransaksi

yang dilarang. 11

3. Prinsip Fundamental Sistem Perbankan Islami

Kerangka dasar sistem perbankan Islam adalah satu set aturan dan hukum, yang

secara bersama disebut sebagai Syariah. Syariah merupakan aturan yang diturunkan dari

al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Pengembangan lebih lanjut menyangkut aturan

hukum tersebut disajikan oleh ahli jurisprudensi Islam atau ulama’ fikih dalam kerangka

menjabarkan aturan al-Qur’an dan Sunnah. Adapun beberapa prinsip dasar sistem

perbankan Islam dapat diringkas sebagai berikut:12

1. Larangan riba dan bunga. Larangan ini dimulai dari adanya pelarangan yang

tegas terhadap riba. Tidak diragukan lagi bahwa apa yang diharamkan oleh al-

Qur’an maupun al-hadits adalah riba. Al-Qur'an mengharamkannya dalam empat

ayat yang berbeda. Pertama adalah ayat Qs. 30:39 di Mekkah, dan yang tiga

lainnya (Qs. 4:161, Qs. 3:130-132 dan Qs. 2:275-281) adalah di Madinah. Yang

terakhir dari semua ayat ini (Qs. 2:275-281) muncul menjelang wafatnya

Rasulullah SAW. Ayat ini melarang keras orang yang mengambil riba, dan

menyatakan mereka dalam keadaan perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini

juga menetapkan perbedaan yang jelas antara perdagangan dan riba, serta

memerintahkan kaum Muslim untuk meninggalkan semua riba yang masih ada,

memerintahkan mereka untuk hanya mengambil jumlah pokok pinjaman saja, dan

membebaskan jika peminjam mengalami kesulitan.

Rasulullah SAW juga melarang riba dengan kata-kata yang jelas, dan tidak hanya

mengutuk mereka yang mengambilnya, tetapi juga mereka yang memberikannya,

mereka yang mencatat transaksi, dan mereka yang bertindak sebagai saksi

terhadapnya (HR Muslim). Beliau bahkan menyamakan mengambil riba secara

sengaja sama dengan melakukan perzinahan 60 kali atau berdosa seperti

melakukan incest dengan ibu kandungnya sendiri (HR. Ahmad dan Darqutni).

Riba secara harfiah berarti peningkatan, pertambahan, perluasan atau

pertumbuhan. Tetapi, tidak semua peningkatan atau pertumbuhan terlarang dalam

7

Islam. Keuntungan juga menyebabkan peningkatan atas jumlah pokok, tetapi hal

ini tidaklah dilarang. Rasulullah SAW melarang mengambil hadiah, jasa atau

pertolongan sekecil apapun sebagai syarat atas suatu pinjaman.13 Hal ini

menunjukan kesamaan riba dengan apa yang lazim dipahami sebagai bunga. Jadi,

istilah riba yang dipahami sejak masa awal berarti ‘premium’ yang harus dibayarkan

oleh peminjam kepada pemberi pinjaman bersama jumlah pokok pinjaman

sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman atau perpanjangan waktu jatuh

temponya.

Ini juga merupakan keputusan bulat dari sejumlah konperensi internasional para

fuqaha yang diselenggarakan di zaman modern untuk membahas permasalahan

riba, termasuk Muktamar al Fiqh al-Islami yang diselenggarakan di Paris pada

tahun 1951 dan di Kairo pada tahun 1965, dan pertemuan Komite Fiqih OKI dan

Rabithah ‘Alam Islami yang diselenggarakan pada tahun 1985 dan 1986 masingmasing

di Kairo dan Mekah. Dengan konsensus mutlak tersebut tidak ada ruang

untuk berargumentasi bahwa bunga bank tidak diharamkan dalam Islam. Karena

itu beberapa pendapat minoritas yang menyatakan pandangan berbeda tidak

melemahkan sedikitpun konsensus tersebut.

2. Larangan tersebut didasarkan pada argumentasi keadilan sosial, persamaan,

dan hak milik. Islam membolehkan pendapatan dari laba tetapi melarang

pembebanan bunga. Laba menandakan kesuksesan wirusaha dan menciptakan

penambahan kekayaan. Sedangkan bunga, adalah suatu biaya yang dibebankan

pada peminjamnya tanpa mempedulikan bagaimana dengan hasil aktivitas bisnis

apakah untung atau rugi. Keadilan sosial dalam pandangan Islam menuntut

pemilik dana dan pengguna dana untuk berbagi atas keuntungan, demikian juga

bila terjadi kerugian. Islam memberikan panduan bahwa proses akumulasi

kekayaan dan distribusi ekonomi terbentuk secara fair dan benar.

Intermediasi keuangan yang berdasarkan sistem bunga cenderung untuk

mengalokasikan sumber daya keuangan terutama kepada pihak yang memiliki

jaminan (collateral) dan kelayakan arus kas untuk pelunasan hutang. Penggunaan

akhir dari sumber daya keuangan tersebut tidak lagi menjadi pertimbangan utama.

8

Memang benar, tersedianya jaminan dan kelayakan arus kas memang menjadi

persyaratan untuk menjamin adanya pelunasan atas hutang, namun memberikan

penekanan yang terbesar atasnya akan menyebabkan kita untuk tidak peduli lagi

pada tujuan dan pemanfaatan pinjaman tersebut. Karenanya, sumber daya

keuangan akan mengalir terutama kepada kaum kaya saja yang memiliki jaminan

maupun kelayakan arus kas, juga kepada pemerintah -- yang dalam hal ini

diasumsikan tidak akan pernah bangkrut. Pada akhirnya, kaum kaya melakukan

pinjaman tidak saja untuk transaksi investasi yang produktif tetapi juga untuk

kebutuhan konsumsi yang melewati batas dan transaksi spekulatif, demikian juga

pemerintah melakukan pinjaman tidak saja untuk kebutuhan pembangunan dan

kepentingan publik namun juga untuk kebutuhan militer yang otoriter dan

proyek-proyek mercusuar.

Hal inilah yang memunculkan tidak saja ketidakseimbangan makroekonomi dan

pembayaran luar negeri, bahkan juga membekukan sumberdaya keuangan yang

tersedia untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan pembangunan. Uraian diatas

menjelaskan pula kepada kita mengapa negara-negara kaya di dunia ini -- AS

misalnya, gagal untuk memenuhi kebutuhan pokok seluruh rakyatnya meskipun

mereka sangat menginginkan hal itu dan sumber daya yang begitu besar telah

mereka keluarkan untuk tujuan tersebut.

3. Berbagi Resiko. Ketika bunga dilarang, Islam mendorong para pemilik dana

menjadi investor. Sehingga konsep investor ini merupakan penganti konsep

kreditur dalam kerangka perbankan konvensional. Penyedia modal dan usahawan

berbagi atas risiko bisnis, demikain pula mereka akan berbagi keuntungan ketika

mendapatkan laba.

Bentuk-bentuk pembiayaan Islami yang paling menguntungkan adalah cara bagi

hasil mudharabah dan musyarakah. Pada kedua bentuk ini, pemilik modal

menyediakan dana, bukan sebagai pemberi pinjaman, tetapi lebih sebagai

investor. Ia berbagi untung dan rugi dan tidak memperoleh jaminan dimuka atas

keuntungan yang positif, apapun hasil akhir dari usaha ini. Kerugian harus ikut

ditanggung olehnya sesuai dengan proporsinya dalam total pembiayaan

9

sedangkan keuntungan bisa dibagi berdasarkan rasio apapun yang disepakati.

Tetapi, kewajibannya tetap terbatas pada pendanaan yang ia sediakan dan tidak

lebih.

Pembiayaan berdasarkan ekuitas diyakini akan menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari strategi untuk mengaktualisasikan tujuan-tujuan kemanusiaan

seperti pemenuhan kebutuhan pokok, full employment, distribusi pendapatan dan

kekayaan yang berkeadilan, dan stabilitas ekonomi.

4. Uang sebagai modal “potensial”. Dalam pandangan Islam uang merupakan

modal “potensial”. Ia akan menjadi modal nyata ketika uang tersebut bekerjasama

dan bergabung dengan sumber daya lain untuk melakukan suatu aktivitas

produktif. Islam mengakui nilai kontribusi uang, ketika ia bertindak sebagai

modal yang digunakan untuk aktivitas usaha.

5. Larangan perilaku spekulatif. Sistem keuangan Islam tidak menghendaki

penimbunan (hoarding) dan melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian,

perjudian, dan beresiko ekstrim.

6. Kesucian akad (kontrak). Islam menegakkan kewajiban sesuai dengan akad

(kontrak) dan keterbukaan informasi sebagai tugas suci. Hal ini dimaksudkan

untuk mengurangi resiko dari informasi asimetrik dan moral hazard.

7. Aktivitas yang disetujui Syariah. Hanya aktivitas bisnis yang tidak melanggar

ketentuan-ketentuan syariah yang memenuhi persyaratan untuk investasi. Sebagai

contoh, investasi bisnis yang berkaitan dengan minuman keras, perjudian, dan

barang haram dilarang oleh Islam.

Secara sederhana dapat disimpulkan Bank syariah ialah bank yang berasaskan

antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melaukan

kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan

implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain sebagai

berikut: (a) pelarangan riba dalam berbagai bentuk, (b) tidak mengenal konsep nilai

waktu dari uang (time value of money), (c) konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai

komoditas, (d) tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif, (e) tidak

10

diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang; dan (f) tidak diperkenankan

dua transaksi untuk satu akad.

4. Kontribusi Produk dan Jasa

Konsep syariah telah menyediakan berbagai akad yang berbeda untuk mencukupi

kebeutuhan para pemilik dan pengguna dana dalam berbagai bentuknya. Akad-akad dasar

dalam konsep syariah meliputi; pembiayaan cost-plus (murabahah), profit-sharing

(mudarabah), persewaan (ijarah), persekutuan (musharakah), dan penjualan dengan

pesanan (bay' salam). Akad-akad tersebut merupakan blok bangunan dasar yang dapat

dikembangkan secara lebih kompleks dalam perbankan syariah. Akad-akad tersebut dapat

dijabarkan sebagai berikut:14

1. Akad yang populer di dalam perbankan Islam adalah jual-beli mark-up atau

penjualan cost-plus. Metode yang paling terkenal dalam cara pembiayaan ini

adalah murabahah, salam, dan istishna. Murabahah (juga disebut bay’ mu’ajjal)

merujuk pada penjualan dimana penjual membeli barang-barang yang diinginkan

pembeli dan menjualnya pada harga lebih tinggi yang sudah disepakati,

pembayaran ditetapkan pada waktu tertentu, baik dalam bentuk cicilan atau tunai.

Penjual menanggung risiko atas barang-barang sampai penyerahan pada pembeli.

Salam: merujuk pada kesepakatan penjualan dimana pembayaran dilakukan

dimuka atas kewajiban untuk menyerahkan barang yang ditentukan pada tanggal

tertentu yang disepakati di masa depan. Ini tidak sama dengan penjualan forward

yang spekulatif karena pembayaran harus penuh, bukan sebagian. Istishna

merujuk kepada kesepakatan dimana pembuat barang (kontraktor) sepakat untuk

memproduksi (membangun) dan menyerahkan barang (kontruksi) dengan harga

tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Ini, sebagaimana salam, merupakan

pengecualian dari aturan umum syari’ah yang tidak membolehkan seseorang

untuk menjual apa yang tidak dimiliki dan dikuasainya. Tetapi, tidak seperti

salam harga tidak mesti dibayar dimuka. Harga bisa dibayar dalam bentuk cicilan

sesuai dengan keinginan pihak yang bertransaksi, atau sebagian didepan dan

sisanya kemudian sebagaimana disepakati.

11

Akad ini secara luas sering digunakan untuk pembiayaan jangka pendek

sebagaimana transaksi tradisional untuk pembiayaan pembelian barang. Dalam

akad ini investor menyediakan atau membeli barang atau komoditas yang

spesifik, kemudian dilakukan kontrak yang disetujui bersama untuk terjadinya

penjualan kembali kepada klien (pembeli). Margin keuntungan ditentukan atas

kesepakatan bersama.

2. Akad Persewaan (ijarah). Ijarah dapat digunakan untuk pembiayaan sarana

transportasi, mesin, peralatan, dan pesawat terbang. Format ijarah dengan

perpindahan kepemilikan kepada penyewa dengan membayar jumlah tertentu dari

sisa angsurang juga diizinkan (sewa beli).

3. Akad Profit-Sharing (mudarabah). Mudharabah merujuk pada kesepakatan

antara dua atau lebih orang dimana satu atau lebih dari mereka menyediakan

pembiayaan, sedangkan yang lainnya menyediakan manajemen. Tujuannya adalah

untuk melakukan perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan mencari

keuntungan. Keuntungan bisa dibagi antara penyandang dana dan manajemen

sesuai dengan proporsi yang disepakati. Tetapi, kerugian hanya ditanggung oleh

penyandang dana sesuai dengan bagian mereka dari keseluruhan modal. Kerugian

manajer adalah tidak mendapatkan keuntungan atas kerjanya. Akad ini merupakan

bentuk mekanisme investasi di mana bank mengelola kumpulan dana (pool of

funds). Modal oleh bank kemudian diinvestasikan dalam berbagai aktivitas usaha.

Para nasabah deposan berbagi resiko dan laba sesuai proporsi investasi masingmasing.

4. Partisipasi modal (musyarakah). Musyarakah juga merupakan kesepakatan

antara dua atau lebih orang. Tetapi, tidak seperti mudharabah, semua pihak

memberikan kontribusi keuangan maupun kewirausahaan dan manajemen, mesti

tidak harus sama rata. Bagian keuntungan mereka bisa sesuai dengan kesepakatan

tetapi kerugian harus ditanggung sesuai dengan proporsi modal mereka. Akad ini

sama dengan mekanisme usaha patungan klasik. Kedua usahawan dan investor

berkontribusi modal (asset, keahlian teknis dan managerial, modal kerja, dll.)

12

sesuai dengan kesepakatan. Dan mereka menyepakati untuk berbagi return juga

resiko bisnis sesuai dengan proporsi yang telah disepakati tersebut.

Sebagaimana telah dikemukakan diawal, bank syariah tidak menggunakan bunga

sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas

penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Berbeda

dengan bank non syariah, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor

moneter dan sektor riil sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksitransaksi

sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa. Bank syariah beroperasi atas

dasar konsep bagi hasil. Bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk

memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip

syariah. Adapun fungsi dan peran bank syariah, antara lain sebagai :15

1. Manajer investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan

menggunakan akad mudharabah atau sebagai agen investasi

2. Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah

yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai

dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan nisbah

yang disepakati antara bank dan pemilik dana

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non syariah

sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

4. Pengemban fungsi sosial berupa pengelola dana zakat, infaq, shadaqah serta

pinjaman kebajikan (qardhul hasan) sesuai ketentuan yang berlaku.

Sistem perbankan Islam diharapkan akan menjadi stabilisator perekonomian. Harapan ini

disebabakan oleh komitmen perbankan Islam atas penghapusan pembiayaan hutang

dengan mekanisme bunganya yang memberati perekonomian. Selain itu sistim ini

membuat struktur kewajiban dan aset secara simetris dihubungkan melalui kesepakatan

pembagian keuntungan dan tidak adanya biaya bunga yang ditetapkan. Alokasi efisiensi

terjadi disebabkan alternatif investasi dengan tegas dipilih berdasarkan pada produktivitas

dan tingkat ekspektasi return.16

13

5. Perkembangan Fantastis

Pada 1976 hingga 1985 terjadi perkembangan luar biasa pada institusi keuangan

Islami ini di seluruh dunia. Beberapa negara Islam di Timur Tengah, seperti Sudan,

Pakistan, dan Iran mulai mendirikan dan memberikan prioritas dalam penumbuhan

perbankan Islam. Bank Islam juga didirikan di negara-negara non muslim, misalnya, di

Denmark, Luxembourg, Swizerland dan Inggris. Dari konferensi Islamic Bank di

Singapura (Agustus 1998) lembaga keuangan Islam tercatat mencapai 200 buah,

diantaranya 160 berupa bank, sisanya berupa lembaga keuangan non-bank. Sedangkan

besaran dana yang dikelola senilai 170 miliar Dolar dengan pertumbuhan mencapai 15%

per tahun. Tahun 2001 menurut General Council of Islamic Financial Institution and

Banks jumlah lembaga keuangan Islam tidak kurang dari 267 buah, total aset 262 miliar

Dolar dengan tingkat pertumbuhan 23% per tahun.17

Memasuki tahun 1426 H (2005) setidaknya telah terdaftar sekitar 520 perbankan

Islam di seluruh dunia yang mengelola perputaran uang lebih dari 400 miliar Dolar

(sekitar Rp 3.600 triliun). Dana tersebut terdiri dari modal dan tabungan para nasabah

yang terus meningkat. Jumlah pengguna jasa sistem finansial dan investasi Islam dari

pengusaha kecil dan besar diperkirakan akan terus meningkat. Jumlah bank-bank Islam

baru terus bertambah, di antaranya, pendirian Bank Islam Emirates-Sudan yang mulai

beroperasi pada tahun 2005 dengan modal dasar 200 juta Dolar. Bank tersebut akan

mendirikan cabangnya di seluruh Sudan. Di Kuwait, diperkirakan dalam beberapa tahun

mendatang lebih dari 50 persen sistem finansial di bursa -salah satu negeri petro dolar

Teluk- ini akan menggunakan sistem Islam.18

Selama tahun 2004, Bank-bank Islam di kawasan Teluk telah membukukan rekor

keuntungan terbesar. Bank Islam Qatar (QIB) meraih keuntungan 302 miliar Riyal Qatar

atau sekitar 108 persen dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 145 juta Riyal.

Perusahaan Asuransi Islam Qatar (QIA) juga membukuan keuntungan terbesar sejak

didirikan dengan keuntungan lebih dari 100 persen. Bank Islam Dubai (DIB) meraih

keuntungan mencapai 79 persen dibanding tahun sebelumnya yang juga merupakan rekor

keuntungan terbesar. Jumlah deposito di bank Islam terbesar Uni Emirat Arab itu juga

meningkat sekitar 62 persen dari tahun sebelumnya. Negeri jiran kita, Malaysia juga

14

menjadi penyumbang utama bagi perkembangan perbankan dan keuangan Islam

antarbangsa. Aset sistem perbankan Islam-nya telah melebihi angka 100 juta Ringgit atau

sekitar 10 persen dari asset total perbankan.19

Hal ini sesungguhnya juga membuktikan bahwa secara konseptual, perbankan

syariah memang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman serta sudah menjadi

kewajiban sejarahnya untuk lahir dan tumbuh menjadi sistem perbankan alternatif-solutif.

Untuk merealisasikan hal ini bukanlah hal yang mudah, banyak aral dan rintangan yang

harus dilalui perbankan syariah kedepan nanti. Bank-bank syariah saat ini masih dalam

tahap awal evolusinya. Walaupun tingkat pertumbuhannya cukup cepat, sejauh ini baru

menempati ceruk kecil (small niche) di sektor finansial negeri-negeri muslim, apalagi di

sektor keuangan internasional.20 Meskipun terdapat sejumlah kesulitan, gerakan

Islamisasi perbankan berjalan dengan baik. Kemajuan yang dicapai selama seperempat

abad terakhir ini menunjukkan hasil yang menggembirakan.21

Perkembangan di Indonesia juga menggembirakan. Perbankan syariah memasuki

delapan tahun terakhir, pasca-perubahan UU Perbankan dengan UU No. 10/1998

mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang amat pesat. Perkembangan yang pesat

itu terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin

untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun pendiriaan Unit Usaha Syariah (UUS).

Meskipun Indonesia terlambat dalam memulai praktek keuangan syariah

dibandingkan Malaysia, namun perlahan tapi pasti Indonesia menunjukkan kinerja yang

jauh lebih baik. Dalam industri perbankan syariah, secara kuantitatif maupun kualitatif,

Indonesia saat ini lebih baik. Jumlah bank umum yang menawarkan layanan syariah di

Indonesia melebihi Malaysia, apalagi bila dihitung jumlah BPR Syariah. Belum lagi bila

jumlah BMT ikut diperhitungkan. Dari sisi kualititatif, persentase pembiayaan

bermasalah perbankan syariah Indonesia jauh lebih baik dibandingkan Malaysia yang

baru-baru ini diterpa masalah serius dalam kualitas asetnya. Tingkat profitabilitas

maupun efisiensi operasi perbankan syariah Indonesia juga jauh lebih baik. Satu-satunya

variable yang masih lebih kecil dari Malaysia adalah total aset, baik nominalnya maupun

persentase terhadap total aset perbankan nasional.22

15

Dari sisi pertumbuhan asset, Bank syariah selama tahun 2004 tumbuh sekitar 84

persen dengan aset menembus angka Rp 14,1 triliun. Dari realitas ini, Bank Indonesia

kemudian merevisi prediksi total aset bank syariah menjadi sekitar tujuh persen pada

tahun 2011 dibanding perkiraan semula. Pertumbuhan fungsi intermediasi yang

dijalankan bank syariah juga sangat menggembirakan pada tahun 2004. Rasio

pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (Financing to Deposit Ratio/FDR) bank syariah

104 persen, jauh lebih tinggi bila dibanding LDR bank konvensional yang masih dibawah

60 persen.23

Hingga akhir 2005, jumlah bank umum syariah ditambah perbankan yang

membuka UUS telah mencapai 22 bank dengan sekitar 458 cabang, termasuk kantor kas.

Ini belum ditambah dengan sekitar 92 BPRS yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga

Desember 2005, rata-rata pertumbuhan aset bank syariah mencapai 70 persen. Total

Asset perbankan syariah telah mencapai Rp 20,88 triliun. Aspek pertumbuhan lain yang

patut mendapatkan perhatian adalah financing to deposit ratio (FDR), yang mencapai

111,3 persen. Hal ini berarti bank syariah secara rata-rata mampu menyalurkan seluruh

dana masyarakat yang dihimpun ke dalam pembiayaan. Hal ini juga berarti bank syariah

berperan dalam menggerakkan sektor riil. Adapun market share perbankan syairah

terhadap total perbankan di Indonesia dari total Asset baru 1,46 persen, Dana Deposit

1,43 persen dan Pembiayaan 2,22 persen.

Tabel 1. Pangsa Perbankan Syariah Terhadap Total Bank

(posisi November 2005)

Sumber: Bank Indonesia, 2005.

16

Tabel 2. Aset Perbankan Syariah

(Juta Rupiah)

(Data tahun 2005 masukan ....???)

Sumber: Bank Indonesia, 2005.

Tentu saja, perkembangan ini masih belum dapat menjangkau sebagian besar

masyarakat Indonesia. Di samping kecilnya jaringan, distribusi penyebarannya juga amat

tidak merata, untuk pulau Jawa sekalipun. Memasuki tahun 2006, kecenderungan

pertumbuhan akan tetap memperoleh momentum positif dan tidak akan jauh berbeda dari

tahun-tahun sebelumnya. Ini ditandai banyaknya bank pembangunan daerah yang

menjadikan tahun 2006 sebagai tahun dibukanya unit usaha syariah (UUS), seperti BPD

Jatim, BPD Yogyakarta, BPD Kaltim, dan BPD Sulsel. Di samping itu, sudah ada

beberapa bank swasta nasional yang berkomitmen membuka UUS tahun ini.24

Dengan banyaknya bank syariah khususnya di Indonesia menuntut masingmasing

Bank untuk meningkatkan kinerjanya sekaligus membuat formulasi strategi yang

tepat untuk merespon berbagai tantangan (chalenges) eksternal dan intenal yang

melingkupinya. Serta memanfaatkan berbagai peluang (opportunity) yang ada, sekaligus

merespon berbagai permasalahan kritis (critical isues). Hal ini tentunya akan sangat

bermanfaat, sebagai langkah awal untuk berikutnya dapat memformulasi sebuah paket

strategi yang komprehensif baik untuk pengembangan perbankan syariah di Indonesia

secara umum maupun masing-masing bank syariah yang ada.

17

6. Challenges dan Opportunity di Indonesia

6.1. Analisis Lingkungan Usaha

Lingkungan usaha dalam hal ini untuk perbankan, tentunya juga perbankan

syariah, dipengaruhi oleh lima kekuatan besar.25 Lima komponen tersebut adalah: kondisi

ekonomi; kondisi sosial kultural demografi/psikografi; kondisi politik, pemerintahan, dan

hukum; kondisi teknologi; dan kondisi faktor-faktor kompetitif. Berikut ini akan

dianalisis tantangan dan peluang dari lingkungan usaha yang sedang berkembang yang

dihadapi perbankan syariah di Indonesia.

6.1.1. Analisis Ekonomi

6.1.1.1. Analisis Ekonomi Makro

Tahun 2006 oleh Citigroup disebut sebagai a year of transition. Kesimpulan

tersebut merupakan hasil analisis global market yang dikeluarkan oleh bank investasi

tersebut di penghujung tahun lalu, berkaitan dengan prospek pasar 2006. Ada beberapa

faktor ekonomi global yang dipandang akan berpengaruh pada ekonomi global dalam

laporan tersebut. Faktor yang akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi global,

menurut laporan Citigroup tersebut diantaranya:26

Pertama, siklus kenaikan suku bunga The Fed sejak pertengahan 2004

agaknya akan berakhir awal tahun ini.

Kedua, Jepang tampaknya memulai proses panjang keluar dari kebijakan

moneter sangat akomodatif paruh kedua tahun ini.

Ketiga, dolar AS agaknya akan cenderung terdepresiasi ketimbang apresiasi.

Keempat, permintaan minyak kemungkinan melunak karena harga yang

tinggi, sehingga tren kenaikan harga sejak 2002 pada akhirnya akan berhenti.

Kelima, sejumlah negara, termasuk Brasil, Italia dan Meksiko, menghadapi

pemilu penting tahun ini.

Keenam, transisi kepemimpinan The Fed bakal mempengaruhi kebijakan

moneter AS dan global.

18

Tentu saja sejumlah faktor yang menyetir perekonomian dunia tersebut pada akhirnya

akan turut mengemudikan arah perekonomian Indonesia tahun ini.

Perekonomian Indonesia ke depan secara lebih khusus, menurut Miranda S.

Goeltom akan menghadapi beberapa tantangan utama. Tantangan tersebut antara lain:27

Pertama, tekanan terhadap ketidakstabilan makroekonomi diperkirakan masih

akan berlanjut. Dampak kenaikan harga BBM dan second round effect-nya yang

masih tersisa sampai akhir 2005, serta rencana kenaikan administered prices

(misalnya tarif dasar listrik) pada awal 2006 diperkirakan akan berkonstribusi

pada peningkatkan tekanan inflasi ke depan.

Kedua, perkembangan harga minyak dunia yang mempunyai potensi tetap tinggi,

serta tren kenaikan suku bunga The Fed telah mempengaruhi kondisi ekonomi

domestik, yang pada gilirannya juga berdampak negatif pada sektor perbankan.

Dalam kaitan ini, kenaikan BI Rate dan suku bunga penjaminan telah memaksa

bank untuk melakukan penyesuaian di kedua sisi neraca. Pada sisi aktiva kenaikan

suku bunga kredit berisiko meningkatkan non performance loan (NPL),

sementara pada sisi pasiva cost of fund menjadi lebih tinggi terkait dengan upaya

bank guna mempertahankan dana masyarakat yang telah dihimpun. Kondisi

tersebut (double blows) akan dapat mempengaruhi kinerja perbankan secara

signifikan. Hal ini, paling tidak, terlihat dari melambatnya pertumbuhan kredit

menjelang akhir 2005 dan beberapa bank merevisi (menurunkan) target

pendapatannya.

Ketiga, dari sisi eksternal, walaupun kondisi neraca pembayaran sampai dengan

akhir 2005 diperkirakan akan mencatat surplus, namun masih terdapat beberapa

risiko yang dapat mempengaruhi kondisi neraca pembayaran, seperti rendahnya

realisasi penarikan utang luar negeri (ULN) pemerintah dan pembalikan arus

modal portofolio. Di samping itu, realisasi pembalikan arus modal asing

portofolio pada akhir tahun dan berlanjutnya siklus pengetatan ekonomi AS juga

dapat mempengaruhi Lalulintas Modal (LLM) swasta. Namun, di lain pihak,

masih terdapat harapan, mengingat potensi kenaikan ekspor nonmigas yang lebih

tinggi dari perkiraan semula. Dalam jangka pendek, beberapa risiko tersebut

19

berpotensi menimbulkan ketidakstabilan moneter, terutama tekanan inflasi yang

akan cenderung besar.

Kenaikan harga bahan bakar minyak dua kali dalam setahun, ditambah suku

bunga perbankan yang bergerak naik, merupakan dua faktor utama yang mendongkrak

biaya produksi. Hal itu juga memaksa dunia usaha melakukan efisiensi habis-habisan.

Dampak kebijakan pemerintah mengenai harga minyak, yang semula bertujuan

menyelamatkan APBN dengan cara mengurangi subsidi BBM, ternyata telah memukul

sejumlah sektor padat karya, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronika, dan

sektor manufaktur yang lain. Akibatnya, seperti kita ketahui, sebagian pelaku usaha

terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan.

Menurut data resmi dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlah

PHK pada kuartal IV 2005 bahkan naik 150% dibandingkan kuartal ketiga tahun yang

sama. Pada kuartal Oktober-Desember 2005 itu, setelah pemerintah menaikkan harga

BBM, jumlah pekerja yang di-PHK mencapai 55.697 orang. Padahal pada kuartal ketiga

(Juni-September), jumlah PHK baru mencapai 22.355 orang. Jumlah perusahaan yang

melakukan PHK juga bertambah. Jika pada 2004 jumlah kasus PHK melibatkan 3.509

perusahaan, tahun lalu meningkat menjadi 3.707 perusahaan, dengan puncaknya pada

Oktober 2005. Data resmi pemerintah itu setidaknya memberikan gambaran bahwa

pelaku bisnis mengalami tekanan yang berat sepanjang 2005. Pemerintah memang telah

menjanjikan sejumlah insentif, termasuk keringanan pajak, bersamaan dengan

pengumuman kenaikan harga BBM per 1 Oktober tahun lalu. 28

Pertumbuhan ekonomi nasional tetap akan terus berlanjut, meski realisasinya

kemungkinan besar dibawah prediksi sebelumnya dimana diharapakan ekonomi akan

tumbuh sebesar 6 %, dengan sumber pertumbuhan dari konsumsi dan investasi. Secara

keseluruhan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2006 masih akan bertumpu pada

konsumsi, sementara pertumbuhan investasi semakin membaik sehingga diperkirakan

dapat meningkatkan kapasitas perekonomian secara keseluruhan. Sementara itu, ekspor

barang dan jasa diperkirakan masih tumbuh cukup tinggi, walaupun sedikit lebih lambat

dibandingkan tahun sebelumnya.

20

Di sisi investasi, kenaikan konsumsi domestik dan masih positifnya kinerja ekspor

dan diiringi oleh prediksi akan membaiknya iklim investasi diperkirakan akan mendorong

kegiatan investasi ke tingkat yang lebih baik. Sementara itu, pertumbuhan kegiatan

ekspor barang dan jasa secara riil diperkirakan masih tumbuh cukup tinggi. Konsumsi

swasta pada tahun 2006 diprediksikan akan meningkat. Pertumbuhan konsumsi swasta ini

dipengaruhi oleh perkiraan semakin membaiknya sumber-sumber pembiayaan baik dari

bank maupun lembaga keuangan lainnya. Bagi Bank Syariah, tentu saja sektor konsumsi

masih akan menjadi pilihan yang menarik sebagaimana ditunjukan tren ekonomi yang

ada.

6.1.1.2. Analisis Arah Kebijakan Ekonomi Kedepan

Setelah hampir enam tahun proses pemulihan ekonomi, masih terlihat gejala yang

kurang menggembirakan. Pemulihan ekonomi tampaknya belum diikuti dengan

penciptaan kesempatan kerja yang memadai. Gejala jobless recovery tampaknya terjadi

selama masa pemulihan ekonomi ini terutama terjadi dalam sektor formal.

Akibatnya tingkat pengangguran meningkat secara signifikan dibandingkan

sebelum krisis ekonomi. Pada akhir tahun 2003 masih ada sekitar 9 juta penganggur

terbuka dan belasan juta setengah penganggur terpaksa dimana jumlah ini jauh lebih

tinggi dibandingkan sebelum krisis. Akibatnya pengurangan kemiskinan berada jauh di

bawah tren seharusnya. Apalagi hampir separuh dari penduduk Indonesia masih rentan

terhadap pelbagai goncangan baik yang berasal dari eksternal maupun internal.

Pemerintahan SBY-MJK setidaknya telah menunjukan keinginan politik yang

kuat dan sedang berupaya untuk mengatasi kendala-kendala ekonomi politik tersebut.

Dalam lima tahun mendatang pemerintah telah menetapkan beberapa sasaran ekonomi

antara lain:29

1. Tingkat Pengangguran menurun dari 9,5% tahun 2003 menjadi 6.7 % tahun 2009.

2. Tingkat Kemiskinan menurun dari 16,6 % tahun 2004 menjadi 8.2 % tahun 2009.

3. Untuk mencapai sasaran penurunan tingkat pengangguran dan tingkat

kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi harus mengalami akselerasi dari 4,5%

21

pada tahun 2003 menjadi 7,2% pada tahun 2009 sehingga dalam lima tahun

mendatang laju pertumbuhan ekonomi dapat mencapai rata-rata 6,5% per tahun.

4. Sasaran laju pertumbuhan di atas hanya akan tercapai jika rasio investasi terhadap

PDB dapat ditingkatkan dari 20,5% tahun 2004 menjadi 28.4% pada tahun 2009.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, agenda yang akan dilakukan pemerintah

adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui program perbaikan iklim investasi,

menjaga dan memelihara stabilitas ekonomi makro, dan peningkatan dan perbaikan

kemampuan UKM, serta upaya pemberantasan kemiskinan.

Pada sektor moneter, inflasi 2005 lebih banyak dipengaruhi oleh masih tingginya

ekspektasi inflasi dan menguatnya permintaan agregat. Disamping itu, tekanan inflasi

saat ini juga berasal dari dampak kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan

khususnya BBM. Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan inflasi bulan oktober

sebesar 8,79 %, sehingga inflasi tahunan mencapai 17,89%, dan inflasi Januari-Oktober

2005 sebesar 15,65%. Nilai tukar rupiah untuk tahun 2006 diperkirakan akan terus

membaik setelah akhir tahun 2005 mengalami kecenderungan melemah melewati angka

Rp 11.000/USD. Nilai tukar 2006 akan berada pada kisaran Rp 9.000/USD - Rp

10.000/USD.

Bank Indonesia masih akan mewaspadai adanya faktor eksternal atas berlanjutnya

kebijakan pengetatan jumlah uang beredar (tightening cycle) dari Federal Reserve

Amerika Serikat. Faktor ini diperkirakan masih akan mewarnai pergerakan mata uang

dunia termasuk rupiah. Sampai dengan Desember tahun 2005, suku bunga Federal Fund

mencapai 3,5 % atau meningkat dari level awal tahun 2004 sebesar 1%. Arah kebijakan

moneter Federal Reserve tersebut kemungkinan masih akan berlanjut di tahun-tahun

berikutnya. Dalam jangka pendek, kecenderungan penguatan dolar AS secara global

masih akan terjadi. Namun demikian, dalam jangka panjang perekonomian AS masih

dibayang-bayangi oleh defisit transaksi berjalan yang besar sehingga memungkinkan

terjadinya pelemahan dolar AS.

Dengan memperhatikan prospek ekonomi dan sasaran inflasi yang ditetapkan

dalam tahun 2005, kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia nampaknya

tetap diarahkan pada upaya mempertahankan stabilitas ekonomi makro yang telah dicapai

22

dan mendukung proses pemulihan ekonomi serta selaras dengan upaya memantapkan

konsolidasi fiskal dan penyehatan APBN. Dalam kerangka tersebut upaya penyerapan

kelebihan likuiditas rupiah secara optimal akan dilanjutkan dengan tetap memberikan

fleksibilitas bagi perubahan suku bunga. Atas dasar pengamatan perkembangan suku

bunga tahun-tahun sebelumnya dan mempertimbangkan perkiraan indikator ekonomi

lainnya memasuki akhir tahun, maka suku bunga SBI 3 bulan diperkirakan berada dalam

rentang 8 – 13 persen. Perkiraan ini bersifat indikatif karena tingkat suku bunga SBI

ditentukan berdasarkan mekanisme pasar. Kalangan perbankan syariah nasional tentu saja

mau tidak mau harus memperhatikan tren tersebut.

6.1.1.3. Analisis Perbankan dan Pasar Modal

Fenomena yang cukup menarik dari data Bank Indonesia menunjukkan laju

pertumbuhan penyaluran kredit perbankan hingga periode Mei 2005 masih didominasi

kredit konsumsi sebesar 38,42%, diikuti kredit modal kerja sebesar 29,84%. Sementara

kredit investasi hanya sebesar 17,46%. Proyeksi penyaluran kredit dari sisi

penggunaannya untuk triwulan ke III tahun 2005 juga diperkirakan kredit investasi

menduduki posisi paling rendah hanya sebesar 2,5% disusul konsumsi 12,5%, dan kredit

modal kerja 85%.30 Indikasi untuk menyalurkan kredit ke segmen korporasi masih akan

tetap sulit dilakukan oleh perbankan karena adanya faktor kehati-hatian (prudent) dan

selektif mengingat tingginya resiko kredit sektor industri dibandingkan konsumsi.

Kondisi ini ditambah lagi dengan keluarnya PBI No.7/2/2005 mengenai kualitas aktiva

produktif. Terlihat jelas arah penyaluran dana perbankan kedepan masih tetap berfokus

pada kredit konsumsi.

Memasuki penghujung Agustus, rupiah mengalami tekanan yang dahysat. Rupiah

menembus batas psikologis, yaitu Rp 10.000/US$. Nilai rupiah anjlok dengan kecepatan

luar biasa dan volatilitasnya menjadi gila-gilaan, dalam sehari bisa turun naik dalam

rentang ratusan rupiah. Melihat rupiah tiap hari semakin terpuruk, semua semakin panik,

sehingga terjadi panic buying. Hal ini kemudian menyebabkan nilai tukar rupiah anjlok

hingga Rp 11.800 (30/8) yang merupakan titik terlemah sejak 30 April 2001. Hal ini

kemudian mendorong BI untuk mengeluarkan semua kebijakan pentingnya untuk

23

menahan dan meredam anjloknya nilai tukar rupiah. Setelah BI mengeluarkan paket

kebijakannya, Presiden juga berpidato menyampaikan paket kebijakan fiskal yang akan

dikeluarkan. Setelah paket kebijakan tersebut dikeluarkan, rupiah menjadi jinak, langsung

menguat berada di level Rp10.400/US$.

Dari beberapa poin dalam paket kebijakan BI, memang terdapat hal-hal yang

positif, tetapi ada beberapa yang akan berdampak pada bank syariah. Terutama kenaikan

BI Rate sebesar 75 basis poin menjadi 9,5% (30/8) dan menaikannya kembali sebesar 50

basis poin sehingga menjadi 10,0% (6/9). Bahkan untuk mersepon tingginya inflasi yang

telah diumumkan BPS pasca kenaikan BBM, BI menaikan kembali BI rate mejadi 12,25

% dari posisi sebelumnya 11 %.

Selain itu BI juga menaikkan giro wajib minimum (GWM) rupiah berlaku sejak 6

September 2005. Untuk loan to deposit ratio (LDR) di atas 90% dikenakan tambahan

0%. Selanjutnya, LDR 75%-90% dikenakan tambahan 1%. LDR 60%-75% dikenakan

tambahan 2% dan LDR 50%-60% dikenakan tambahan 3%. BI menetapkan LDR 40%-

50% dikenakan tambahan 4% sedangkan LDR kurang dari 40% dikenakan tambahan 5%.

BI juga menaikkan imbalan jasa giro yang semula 3% menjadi sebesar 5,5%, untuk

seluruh tambahan GWM rupiah di atas 5%. Kenaikan GWM ini tidak terlampau

berpengaruh dengan bank syariah, karena rata-rata bank syariah memiliki financing to

deposit rasio (FDR) diatas 90%. Sehingga tidak akan dikenakan tambahan. Data bank

sentral per Mei tahun ini memperlihatkan rasio pembiayaan itu mencapai 109,11%.

Kebijakan BI menaikan suku bunga tentu akan mendorong semakin naiknya suku

bunga simpanan di bank umum yang dalam dua bulan terakhir saja sudah menunjukkan

tren kenaikan. Kebijakan manajemen bank tersebut tentunya untuk menjaga kepercayaan

masyarakat seiring naiknya BI Rate sebagi patokan resmi. Menghadapi hal ini, kalangan

perbankan syariah nasional menghadapi pilihan untuk mengantisipasi kenaikan suku

bunga dengan menaikkan nisbah bagi hasil pembiayaan kepada pihak bank yang

diharapkan berujung pada meningkatnya equivalent rate kepada deposan.31 Langkah

antisipasi bank syariah, dilakukan dengan meningkatkan pelemparan pembiayaan ke

masyarakat serta meningkatkan rasio keuntungan (nisbah) yang diterima pihak bank.

Tentu saja harapannya dengan naiknya rasio pembiayaan akan meningkatkan

24

profitabilitas bank syariah sehingga mampu memberikan tingkat pengembalian

(equivalent rate) yang lebih baik kepada nasabah deposan. Suku bunga tinggi merupakan

tantangan tersendiri bagi bank syariah. Teori dan pengalaman menunjukkan perbankan

syariah lebih sulit berkembang dalam keadaan bunga tinggi yang tidak realistis.

6.1.2. Analisis Sosio-kultural, Demografi/Psikografi

Perubahan-perubahan yang terjadi pada wilayah Sosio-kultural, Demografi/

Psikografi ini, terutama sekali dipicu oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat

pesat. Dalam kenyataannya, teknologi informasi tersebut tidak hanya menjamin

kelancaran perpindahan informasi saja, tetapi lebih dari itu teknologi tersebut juga

menjembatani perpindahan nilai-nilai, perilaku, gaya hidup masyarakat.

Peneliti dari Markplus Strategy Consulting menulis dalam jurnal Markplus

Quaterly millennium edition, setidaknya ada empat hal yang menggerakkan perubahan di

Indonesia saat ini, yaitu:32

1. Global Paradox. Timbulnya suatu gejala keseragaman dalam informasi, sikap dan

tingkah laku. Akibatnya terbentuklah serangkaian nilai/norma dan sikap yang

disetujui bersama, terutama sekali dalam isu-isu hak asasi manusia dan demokrasi.

Isu-isu tersebut memotivasi masyarakat untuk menghormati keberagaman

budaya, agama, ras dan etnik. Secara bersamaan makin pula upaya tiap-tiap

kelompok masyarakat tersebut untuk mempertahankan identitas dan eksistensi

kelompoknya.

2. Pencarian terhadap kemudahan. Dengan adanya arus informasi yang bebas,

pelanggan menjadi semakin cerdas dan makin menuntut value semakin tinggi dari

produk-produk yang mereka pakai. Dalam kegiatan perbankan misalnya, pelanggan

menuntut akses yang mudah dan aman dalam bertransaksi, mencairkan uang

mereka dan lain-lain. Akibatnya muncullah produk-produk seperti kartu kredit,

ATM, kartu debit dan seterusnya.

3. Euphoria demokrasi. Berkembangnya nilai-nilai demokrasi ini makin memperkuat

posisi tawar menawar setiap komponen masyarakat. Masyarakat menjadi

semakin kritis dalam mensikapi segala sesuatunya.

25

4. Paradigma baru kewirausahaan. Munculnya pengusaha-pengusaha yang mulai

meninggalkan pola usaha lama seperti ketergantungan dengan captive market,

figur-figur yang dekat dengan poros kekuasaan dan lain-lain. Dalam dunia

perbankan misalnya, muncul kesadaran untuk mewujudkan operasi perbankan

yang prudent.

6.1.3. Analisis Kekuatan Politik, Pemerintahan dan Hukum

Hasil jajak pendapat harian Kompas sembilan bulan masa pemerintahan Presiden

SBY memperlihatkan kenaikan yang signifikan, hampir sejajar dengan hasil masa bulan

madu tiga bulan.33 Kenaikan kepuasan responden tersebut meliputi semua bidang, yaitu

perekonomian, kesejahteraan sosial, politik dan keamanan, serta hukum.

Jika dibandingkan dengan hasil jajak pendapat sembilan bulan pemerintahan

sebelumnya, keyakinan responden terhadap kemampuan Presiden SBY mengatasi

berbagai masalah perekonomian, kesejahteraan sosial, politik, keamanan, dan hukum

jauh melampaui penilaian terhadap pemerintahan Megawati maupun Abdurrahman

Wahid. Rapor 9 bulan Presiden SBY untuk keempat bidang itu adalah 77,5 persen, 78,6

persen, 81,9 persen, dan 82,3 Persen. Untuk Presiden Megawati 58,0 persen, 63,1 persen,

60,2 persen, dan 55,7 persen. Sementara Presiden Abdurrahman Wahid 52,0 persen, 54,2

persen, 52,6 persen, dan 54,7 persen.

Tampak dalam jajak pendapat tersebut, apresiasi responden, terutama pada bidang

hukum, mungkin sekali terkait komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi dan

aneka bentuk penyalahgunaan hukum dan kekuasaan. Hal ini setidaknya meruapakan

representasi tentang perbaikan arah perkembangan politik, pemerintahan dan hukum

kedepan. Tetapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pasca kenaikan harga

BBM 1 Oktober ketikdapuasan masyarakat semakin tinggi terhadap pemerintah.34

Demokrasi lokal yang didorong melalui proses Pemilihan Kepala Daerah

(Pilkada) secara langsung memberikan optimisme transparansi pembangunan daerah.

Otonomi daerah juga telah memberikan arah konsentrasi pembangunan yang mulai

tersebar lebih merata.

26

Kondisi politik 2006 diperkirakan lebih stabil dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Ini karena selama 2005 terjadi rekonfigurasi peta kekuatan politik partaipartai

yang mempermantap dukungan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pemerintah.

Rekonfigurasi peta kekuatan politik itu terjadi dengan masuknya Partai Golkar, yang

menguasai 23,09% dari total 550 kursi di DPR, sebagai pendukung pemerintah.

Perubahan posisi Partai Golkar itu dinyatakan dalam Rapimnas pada akhir November

2005. Padahal, sebelumnya partai ini memposisikan diri sebagai penyeimbang

pemerintah. Dukungan terhadap pemerintah juga datang dari Partai Keadilan Sejahtera

dan Partai Amanat Nasional. Kedua parpol ini menyatakan diri sebagai 'mitra kritis'

pemerintah. Belakangan Partai Kebangkitan Bangsa (pimpinan Muhaimin Iskandar) pun

ikut merapat ke pemerintah. Kondisi ini terjadi dengan diangkatnya Erman Suparno

sebagai Mennakertrans saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merombak (reshuffle)

Kabinet Indonesia Bersatu secara terbatas. Peta politik nasional, dengan demikian,

menunjukkan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Yudhoyono-Wapres Jusuf Kalla

paling besar, sekitar 73,27% dari total kursi di Dewan. Kekuatan mayoritas ini sudah

termasuk dukungan Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan

Pembangunan, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.35

6.1.4. Analisis Teknologi

Perkembangan teknologi informasi saat ini menjadi sebuah keniscayaan untuk

dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan

dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas.

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini memperlihatkan bermunculannya berbagai

jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti e-government, e- commerce, eeducation,

e-medicine, e-laboratory, dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan

elektronika.

Dalam konteks perbankan, saat ini telah banyak nasabah, khususnya di kota-kota

besar yang tidak lagi menggunakan uang tunai dalam transaksi pembayarannya, tetapi

telah memanfaatkan layanan perbankan modern. Untuk menunjang keberhasilan

operasional bank, sudah pasti diperlukan sistem informasi yang handal yang dapat

27

diakses dengan mudah oleh nasabahnya, yang pada akhirnya akan bergantung pada

teknologi informasi online. Institusi perbankan dan keuangan telah dipengaruhi dengan

kuat oleh pengembangan produk dalam teknologi informasi, bahkan mereka tidak dapat

beroperasi lagi tanpa adanya teknologi informasi tersebut. Sektor ini memerlukan

pengembangan produk dalam teknologi informasi untuk memberikan jasa-jasa mereka

kepada pelanggan mereka.36 Nasabah kini menginginkan agar dapat dengan mudah

membayar berbagai pembayaran tagihan rutin maupun melakukan berbagai transaksi dari

belahan dunia manapun, 24 jam sehari, 7 hari seminggu

Sebagai contoh dahulu, untuk kliring atau tukar-menukar warkat di perbankan

masih sangat manual. Mulai tahun 1990, otomatisasi menggunakan warkat sudah

dilakukan dengan mesin. Kemudian masuk tahun 1996-1997, berubah menjadi kliring

elektronik hingga kemudian Bank Indonesia (BI) berubah menerapkan RTGS (Real Time

Gross Settlement). Selain itu, internet juga telah menjelma menjadi sebuah delivery

channel yang berpotensi hampir tanpa batas untuk perbankan. Meski di Indonesia

mengalami hambatan dengan rendahnya penetrasi komputer PC di rumah tangga dan

jumlah nasabah yang mengakses Internet. Tetapi, Internet Banking, seperti juga

electronic delivery channel lainnya, misalnya ATM, pada awalnya tidak sepenuhnya

berdasarkan kebutuhan nasabah. Melainkan karena didorong perkembangan teknologi

yang menawarkan banyak kemudahan, sampai akhirnya mereka menyadari bahwa

Internet dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan.37

Di sisi lain, M-commerce dan layanan jasa keuangan diperkirakan akan menjadi

primadona dalam aplikasi nirkabel. Termasuk layanan perbankan, jual beli saham dan

asuransi. Komunikasi nirkabel yang bersifat mobile (bergerak) ini akan menjadi delivery

channel yang sangat penting dalam layanan perbankan di masa depan, karena banyak

memberi kemudahan. Nasabah bisa menggunakan waktu tidak produktifnya, misalnya,

pada saat menunggu pesawat terbang atau kereta api, untuk melakukan transaksi

perbankan atau membayar berbagai tagihan. Fasilitas yang perlu disediakan; seperti call

center, phone banking, SMS banking dan Internet banking. Dengan beragamnya fasilitas

yang ada, ini akan memudahkan nasabah menikmati jasa-jasa layanan bank sesuai selera

masing-masing.38

28

Untuk memberikan layanan yang lengkap dan utuh, perbankan kedepan mungkin

akan mengadopsi konsep multiple delivery channel, di mana bank memberikan layanan

melalui saluran yang dirasakan paling nyaman bagi nasabah. Nasabah yang ingin full

service bisa dilayani di cabang, yang ingin melakukan transaksinya sendiri bisa melalui

ATM, Phone banking atau Internet. Untuk pembayaran gaji dapat dilakukan secara

otomatis. Di sisi lain, bank akan menurunkan biaya per transaksi dengan mengalihkan

transaksi ke channel swalayan berbasis teknologi. Misalnya; balance inquiry yang

biasanya dilayani Customer Service sekarang bisa dilayani Interactive Response System,

penarikan tunai dapat dilakukan melalui ATM dan transfer atau pembayaran tagihan

telepon dapat dilakukan melalui Internet Banking.39

Selain itu bank membutuhkan infrastruktur disaster recovery (disaster recovery

center) dan prosedur atau rencana penerapan disaster recovery (disaster recovery plan).

Infrastruktur disaster recovery mencakup fasilitas data center, wide area network (WAN)

atau telekomunikasi, local area network (LAN), hardware, dan aplikasi. Selama ini

kegagalan IT yang terjadi setelah implementasi, karena kurang terdukung sistem

pengamanan (security system) yang memadai dan belum tersedianya sistem pemulihan

(disaster recovery system) karena masih dianggap sebagai cost sehingga ditinggalkan

atau belum menjadi perhatian penting oleh manajemen. Padahal obyektif sistem

pengamanan informasi sangat penting untuk memastikan ketersediaan (availability),

integritas (integrity), kerahasiaan (confidentiality), akuntabilitas (accountability) dan

jaminan (assurance) sistem informasi dalam menunjang kegiatan perusahaan.

Penerapan TI oleh perbankan tentu saja ditujukan untuk meningkatkan efisiensi

operasi dan meminimalisasi risiko operasi, meningkatkan produktivitas, ketepatan dan

keamanan operasi perbankan. Selain itu TI digunakan sebagai piranti analisis dan

instrumen pemasaran. Selain itu penerapan TI diharapkan mampu memberikan manfaat

sebesar-besarnya bagi nasabah dengan menyediakan service delivery channel yang

terintegrasi melalui kapabilitas TI yang akan meningkatkan daya saing, dan

meningkatkan return on investment (ROI) yang optimal.

29

Dan benar bahwa teknologi yang diterapkan dengan baik memberikan competitive

advantage kepada sebuah bank. Setiap bank mempunyai akses yang sama atas teknologi

yang ada, namun yang mampu memanfaatkannya dengan benar adalah mereka yang

berhasil meraciknya ke dalam sebuah konfigurasi yang fungsional dan efisien, yang

diimplementasikan dengan seksama, yang mendukung produk dan layanan yang menarik

serta dioperasikan dengan tepat-guna.40

Diprediksikan, seluruh bank di Indonesia akan membelanjakan dana sekitar US$

250 juta untuk piranti teknologi perbankan di masa mendatang. Sebenarnya, belanja

untuk teknologi dilakukan perbankan nasional sebelumnya pernah dilakukan pada 1998-

1999. Tetapi semenjak krisis relatif terhenti. Konsolidasi yang dilakukan perbankan

Indonesia setelah krisis, tentunya akan ditindaklanjuti dengan pembenahan sistem

perbankan yang terus menerus. Teknologi perbankan, akan berperan dalam mendukung

operasionalisasi perbankan menjadi lebih baik, termasuk untuk menjadi bank kelas dunia.

Diharapkan, teknologi perbankan juga dapat diperuntukkan untuk mengatasi masalah

infrastruktur di perbankan berupa sistem pembayaran, yakni real time gross settlement

(RTGS), biro kredit, dan sistem anti pencucian uang.41

Kedepan, kalangan perbankan secara umum masih membutuhkan panduan

implementasi teknologi seiring dengan rencana bank sentral menerapkan aturan API.

Sistem TI di bank berskala besar diperkirakan akan semakin kompleks. Sementara

kebutuhan TI di bank berskala kecil juga mendesak. Padahal, sebagian besar bank

berskala kecil memiliki kemampuan terbatas untuk membangun infrastruktur teknologi

sendiri. Bank yang modalnya sangat kecil secara otomatis akan kesulitan melakukan

investasi TI sendirian. Di sisi lain, bank tersebut tetap diwajibkan menggunakan sistem

TI. Dengan kondisi itu, maka pilihannya adalah menggunakan infrastruktur TI bersama

bank-bank lainnya atau mengembangkan sendiri dengan biaya yang besar.

6.1.5. Analisis Faktor-faktor Kompetitif

Secara institusional, sampai dengan akhir tahun 2005 jumlah bank yang

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah meningkat menjadi 3 Bank

Umum Syariah (BUS), 19 Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Umum Konvensional

30

dan 92 BPRS.42 Bank-bank inilah yang akan saling menjadi kompetitor inti. Menurut

peraturan Bank Indonesia No 2/27/PBI/2000 tentang bank umum pasal 4, modal disetor

tunai untuk bank umum baru harus sebesar Rp 3 trilyun diluar setoran dalam bentuk lain.

Ketentuan ini tentu memperkecil potensi pemain lokal baru yang akan masuk. Namun

ancaman masuknya bank asing besar mungkin masih tetap harus diwaspadai oleh para

pemain lokal.

Terbukanya peluang pembukaan UUS juga memudahkan peluang masuknya

pesaing-pesaing baru dari bank konvensional. Dalam ketentuannya Bank Indonesia

memberikan waktu bagi bank konvensional yang hendak mengubah usahanya menjadi

syariah untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya sebagai debitor maupun kreditor

paling lama 360 hari. Hak tersebut diatur dalam surat edaran BI No.8/8/DPBs yang

berlaku sejak 1 Maret 2006. Bank baru bisa melakukan kegiatan syariah setelah

mendapatkan persetujuan dari bank sentral.

UUS juga banyak yang berkeinginan membuka office chanelling, hal ini didorong

oleh PBI No. 8/3/PBI/2006 mengenai Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip syariah oleh Bank Konvensional. Sejumlah bank

yang memiliki UUS, berencana mengoperasikan outlet di cabang konvensional di

berbagai wilayah Indonesia, menyusul keluarnya ketentuan office chanelling dari Bank

Indonesia tersebut. Aturan tersebut tentunya akan mendorong semakin tingginya tingkat

persaingan dalam perebutan dana pihak ketiga di bank syariah.

Selain itu, samapai saat ini sebagian besar kaum muslimin masih memiliki

keragaman padangan tentang bunga bank dan cenderung menggunakan perspektif

fungsionalitas dalam memilih bank. Hal ini membuat bank-bank syariah tidak hanya

bersaing dengan sesama bank syariah, tetapi juga bersaing dengan bank konvensional.

Saat ini lembaga-lembaga multifinance juga berpeluang menjadi pesaing atau sebaliknya

dapat menjadi mitra.

31

6.2. Analisis Industrial

6.2.1. Pasar Keuangan dan Lembaga Keuangan Syariah Terkait

6.2.1.1. Pasar Modal Syariah

Perkembangan pasar modal syariah saat ini ditandai dengan maraknya perusahaan

yang listing di Jakarta Islamic Index (JII), penawaran umum Obligasi Syariah dan juga

Reksadana Syariah. Kinerja saham syariah yang terdaftar dalam JII mengalami

perkembangan yang cukup mengembirakan. Kapitalisasi pasar saham syariah yang

terdaftar dalam JII telah mencapai Rp.259,66 triliun pada akhir Desember 2004. Dengan

keluarnya fatwa Obligasi Ijarah tahun 2004 juga telah mendorong sebanyak 7 (tujuh)

emiten mendapat pernyataan efektif dari Bapepam untuk dapat menawarkan Obligasi

Syariah Ijarah dengan total nilai emisi sebesar Rp.642 Miliar. Sehingga sampai dengan

akhir 2004 ini, secara kumulatif terdapat 13 obligasi syariah dengan total nilai emisi

sebesar Rp.1,38 triliun. Reksadana syariah juga tumbuh mengesankan, secara kumulatif

menjadi 10 reksa dana syariah sampai dengan akhir 2004.43

Tahun 2005 merupakan tahun internalisasi bagi Bapepam dalam pengembangan

pasar modal syariah. Internalisasi ini dilakukan guna membangun kerangka

pengembangan yang komprehensif. Untuk itu, pada semester pertama tahun 2005

Bapepam telah menyusun sasaran dan strategi pengembangan pasar modal syariah dalam

lima tahun ke depan. Selanjutnya sasaran dan strategi tersebut dituangkan menjadi bagian

dari Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009.44 Arah kebijakan tersebut dimuat

sebagai salah satu sasaran dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia tahun 2005-2009.

Dua strategi utama telah ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran tersebut. Pertama,

mengembangkan kerangka hukum yang dapat memfasilitasi pengembangan pasar modal

syariah. Kedua, mendorong pengembangan produk pasar modal berbasis syariah.

Pengembangan pasar modal syariah ini diharapkan menjadi bagian dari pengembangan

suatu sistem keuangan syariah yang menyeluruh hingga dapat mendukung terciptanya

konsep Dual Financial System.

Sejalan dengan Sasaran dan Strategi tersebut, Bapepam telah melakukan

penyusunan Peraturan Bapepam tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Pada

32

tahun 2005 penyusunan draft Peraturan Bapepam tersebut telah mencapai tahap final.

Selanjutnya pada tahun 2006 peraturan ini diharapkan dapat diterbitkan sesuai dengan

apa yang telah ditargetkan dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia. Bapepam juga

memiliki target bahwa pada tahun 2007 telah tersusun standar akuntansi untuk kegiatan

pasar modal syariah.

Dari sisi pertumbuhan produk pasar modal syariah, pada tahun 2005 tercatat

sebanyak 3 (tiga) emiten yang mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam untuk

menawarkan obligasi syariah ijarah dengan nilai emisi sebesar Rp. 585 miliar. Secara

kumulatif sampai dengan tahun 2005 total emiten telah mendapat efektif dari Bapepam

untuk dapat menerbitkan obligasi syariah mencapai 16 emiten (10% dari total Emiten)

dengan total nilai emisi. Rp. 2 triliun. (2% dari total nilai emisi obligasi). Reksa Dana

syariah pada tahun 2005 tetap mengalami pertumbuhan yaitu dengan diluncurkannya 6

Reksa Dana syariah baru, termasuk 2 diantaranya Reksa Dana yang menggunakan skema

proteksi. Hal ini berarti secara kumulatif hingga akhir tahun ini terdapat 16 Reksa Dana

syariah. Reksa Dana syariah pada tahun 2005 ini juga diwarnai oleh turunnya Nilai aktiva

Bersih (NAB) akibat dari kondisi pasar obligasi yang mengalami trend penurunan. NAB

reksadana syariah yang sempat mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2005 yang

mencapai Rp. 1,19 triliun menjadi Rp. 567,7 miliar per 21 Des 2005. Saham-saham yang

termasuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) juga mencatat kinerja yang cukup

menggembirakan. Indeks JII pada akhir tahun mencapai 200,93 (per 21 Des 2005)

dengan kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp. 397,97 trliun (per 21 Des 2005).45

Secara kualitas, ternyata kinerja reksadana syariah Indonesia juga melampaui

Malaysia. Data Bloomberg yang diolah oleh KBC menunjukkan reksadana Danareksa

Syariah dan PNM Syariah masuk dalam 15 besar reksadana syariah dunia berdasarkan

returnnya selama 3 tahun terakhir. Danareksa Syariah memberi return 10,9 persen dalam

tahun 2005, sedangkan PNM Syariah memberi return 13,3 persen. Return dalam 3 tahun

terakhir (per 3 Februari 2006) dari Danareksa Syariah mencapai 24,9 persen, dan PNM

Syariah mencapai 17,4 persen. Begitu pula kinerja reksadana syariah yang portofolionya

obligasi syariah, reksadana Batasa Syariah menduduki peringkat pertama dan kedua dari

15 besar reksadana syariah dunia berdasarkan returnnya selama 1 tahun terakhir. Di

33

peringkat pertama Dompet Dhuafa Batasa Syariah memberi return 12,4 persen dalam

tahun 2005, dan di peringkat kedua Batasa Syariah memberi return 13,1 persen.46

Meski demikian pasar modal syariah Indonesia masih tertinggal jauh dari sisi

volume, baik reksadana syariah maupun obligasi syariah. Malaysia saat menguasai 62

persen dari seluruh obligasi syariah yang diterbitkan di dunia, sedangkan Indonesia baru

1 persen. Hal ini sangat wajar mengingat obligasi syariah yang diterbitkan di Indonesia

masih dalam rupiah sehingga investornya adalah investor lokal. Berlainan dengan

Malaysia yang telah berhasil menarik investor asing. Atas kepentingan menarik investor

asing inilah, timbul dorongan yang kuat agar pemerintah segera menerbitkan SUN yang

tidak bertentangan dengan syariah.

Perkembangan pasar modal ini, tentu saja akan memberikan dampak positif bagi

bank syariah. Karena pengembangan perbankan syariah juga membutuhkan kelengkapan

dan kokohnya industri keuangan syariah untuk dapat beraliansi secara strategis.

Perkembangan obligasi syariah misalnya, secara khusus akan dapat menjadi

kanal penyaluran kelebihan dana dan kesulitan investasi dari bank syariah. Obligasi

Syariah menjadi alternatif investasi jangka panjang untuk menyalurkan kelebihan

likuiditas yang aman dan return-nya cukup baik. Selain itu bank syariah juga dapat

mengeluarkan obligasi syariah untuk mengurangi kesulitan manajemen dananya yang

banyak dalam bentuk deposit jangka pendek.

Sedangkan dalam konteks reksadana syariah sebagaimana diatur dalam UU No.

10/1998 tentang Perbankan pasal 6 huruf m, bank syariah dapat menyediakan

pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah yang dalam kaitan

dengan reksadana bank syariah dapat bertindak sebagai: (i) Investor/pembeli produk

reksadana, (ii) penyertaan (sponsorship) bank pada perusahaan reksadana, (iii) Bank

kustodian, (iv) manajer investasi, dan (v) agen penjual.47

6.2.1.2. Asuransi Syariah

Dalam konteks muammalah, konsep asuransi tidak dikenal, namun konsep yang

dapat dikatakan sepadan adalah konsep Takaful yang berasal dari kata kafala yang berarti

menjamin, menjaga atau memelihara. Dalam perkembangannya asuransi syariah

34

mengelola dana para peserta asuransi dalam bentuk premi yang dibayarkan menggunakan

prinsip mudharabah (bagi hasil), prinsip tabarru’ (donasi) ataupun prinsip al musahamah

(kontribusi), dengan menginvestasikannya di sektor riil yang dibenarkan secara syariah.

Jika dari investasi tersebut pengelola asuransi syariah mendapatkan profit, maka peserta

asuransi dapat memperoleh sharing atas keuntungan itu. Jika premi dibayarkan dengan

prinsip mudharabah, maka keuntungan yang diperoleh peserta asuransi didasarkan pada

nisbah bagi hasil, sedangkan premi yang berasal dari tabarru’ besarnya manfaat yang

diberikan tergantung pada kebijakan pengelola.

Sementara itu dalam prakteknya terdapat dua jenis asuransi syariah, yakni

asuransi keluarga (family insurance) dan asuransi kerugian secara umum (general

insurance). Asuransi keluarga merupakan adaptasi dari konsep aqilah dan umumnya

menggunakan akad mudharabah dan tabarru’. Sedangkan asuransi umum dilakukan

menggunakan asas tolong menolong yang menggunakan prinsip al musahamah.

Secara industri, dengan semakin diminatinya produk-produk keuangan syariah,

terjadi perkembangan yang cukup berarti dalam hal jumlah perusahaan asuransi yang

menawarkan produk asuransi syariah dengan dibukanya kantor cabang syariah di

perusahaan asuransi konvensional dan perusahaan reasuransi syariah. Hingga akhir tahun

2005, industri asuransi syariah nasional diisi 27 pemain yang terdiri dari dua perusahaan

asuransi jiwa dan satu perusahaan asuransi kerugian. Selain itu, terdapat sembilan divisi

syariah asuransi jiwa dan 15 divisi syariah asuransi kerugian dan reasuransi. Keberadaan

perusahaan asuransi juga melibatkan perusahan pialang (broker) yang berpraktik syariah

a.l. PT Fresnel Indonesia dan PT Amanah Jamin Indonesia (pialang asuransi) dan PT

Asia Re (pialang reasuransi). Pialang syariah dibutuhkan karena sosialisasi calon

pemegang polis yang belum memahami kontrak asuransi syariah memerlukan jasa

broker.48

Data dari Depkeu menunjukkan jumlah total aset yang dibukukan industri

asuransi syariah per akhir 2004 sebesar Rp518,82 atau baru 1,6% dari total industri

asuransi nasional Rp119,90 triliun. Kecilnya kontribusi penguasaan pasar juga dibukukan

industri asuransi syariah dalam pendapatan premi. Asuransi jiwa syariah hanya mampu

35

Performa perusahaan asuransi syariah 2004 (Rp miliar)

Asuransi Jiwa Asuransi Kerugian

Tertanggung 2,27 juta polis -

Aset 401,7 117,1

Premi 148,7 66,31

Investasi 340,2 77,67

Klaim 71,9 19,04

Rasio klaim 48% 23%

meraup premi sebesar Rp148,7 miliar atau 0,8% dari total industri sedangkan asuransi

kerugian syariah Rp66,31 miliar atau pangsa pasarnya 0,4% dari industri.

Sumber : Departemen Keuangan

Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) memproyeksi anggotanya akan

berjumlah 40 perusahaan hingga akhir tahun 2006 ini. Lima perusahaan asuransi

diketahui telah mempresentasikan rencana pembukaan unit syariah kepada Dewan

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Namun, kelima perusahaan

tersebut masih menunggu keluarnya izin operasi dari Departemen Keuangan. Beberapa

nama calon pemain baru asuransi syariah a.l. PT Asuransi Ramayana, WanaArtha Life,

PT Asuransi Bosowo Periskop dan PT Asuransi Parolamas.

Karim Business Consulting, menyampaiakn peran divisi syariah dari asuransi

asing akan semakin mendominasi peta persaingan perebutan premi di industri asuransi

syariah. Keberadaan asuransi Allianz, Great Eastern, Takaful dan AIA akan diikuti

langkah penetrasi yang kuat. Allianz, misalnya, dalam setahun pertama berani mematok

target premi Rp10 miliar dari 3.000 polis.

Depkeu sendiri diketahui tengah menyiapkan cetak biru perasuransian syariah

berisi sejumlah ketentuan yang telah diharmonisasikan dengan praktik standar

internasional. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Depkeu juga berkomitmen dalam

upaya melindungi kepentingan nasabah serta memberi ruang gerak dan iklim kompetisi

yang sehat industri asuransi syariah. Sejumlah regulasi pendukung yang disiapkan

Depkeu a.l. permodalan, produk, pengukuran tingkat kesehatan, dan pengembangan

sumber daya manusia.

Dalam pengembangan industri asuransi syariah, Indonesia ternyata mengungguli

Malaysia. Jumlah perusahaan asuransi yang menawarkan layanan syariah di Indonesia

36

hampir mencapai 30, diantaranya 27 telah beroperasi. Indonesia merupakan satu-satunya

negara yang memiliki 3 perusahaan reasuransi syariah, mungkin tahun ini akan menjadi

4.

Bank syariah berpeluang untuk memanfaatkan pertumbuhan asuransi syariah ini

dengan menjalin aliansi strategis. Diantaranya dengan melahirkan produk

bancassurance. Bancassurance diperkirakan bakal menjadi sumber dana yang potensial

bagi perusahaan asuransi (asuransi jiwa) dan perbankan pada masa mendatang. Kansnya

cukup besar. Saat ini penetrasi pasar asuransi di Indonesia baru 2% atau sama dengan

4,2 juta orang dari jumlah penduduk Indonesia yang 212 juta orang. Dari total penduduk

Indonesia tersebut, yang memiliki rekening di bank hanya 18%. Jadi, baru terdapat 38

juta rekening di Indonesia. Sementara, rata-rata pertumbuhan nilai premi baru 23%,

sedangkan pertumbuhan pemegang polis baru 5%. Di sisi lain, nilai deposito yang

mengendap di perbankan mencapai Rp 250 triliun. Dari indikator tersebut, Investment

and Banking Research Agency (INBRA) memprediksi, potensi dana yang bisa

dikumpulkan dari bancassurance bisa mencapai Rp13,6 triliun.

Bancassurance berbeda dengan instrumen investasi lain, seperti deposito.

Produk bancassurance menggabungkan unsur investasi dan proteksi, sehingga nasabah

mendapatkan keuntungan ganda. Karena itu, besar kemungkinan, pada masa mendatang,

pemilik uang akan mencari alternatif investasi, yakni instrumen investasi yang tidak

hanya mampu mengembangkan uang, tapi juga melindungi jiwa mereka. Dan,

bancassurance berpeluang menjadi pilihan kebanyakan nasabah.

Adanya sinergi antara dua industri keuangan--asuransi yang mengeluarkan

produk bancassurance dan bank yang memasarkan produk--tentu akan menguntungkan

kedua belah pihak. Asuransi bisa lebih gencar memasarkan produknya, sehingga

berpeluang meningkatkan pendapatan premi. Sedangkan, perbankan berpeluang

memperbesar fee based income.

6.2.2. Analisis Industri Perbankan Syariah

Merujuk pada analisis Porter, sifat persaingan dalam suatu industri dapat dilihat

sebagai gabungan dari lima kekuatan. Dari deskripsi Porter, untuk perbankan syariah sifat

37

persaingan meliputi:49 (1) Peseteruan di antara perusahaan yang bersaing; (2) Peluang

potensial masuknya pesaing baru; (3) Pengembangan potensial dari produk subtitusi; (4)

Kekuatan tawar dari nasabah deposan; dan (5) Kekuatan tawar dari nasabah pembiayaan.

Utuk analisis ini akan dijelasakan secara lebih rici.

Pertama, kondisi persaingan diantara bank syariah sangat tinggi. Lahirnya

Undang-Undang No. 10 Th 1998, tentang perbankan pada bulan November 1998, telah

memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia.

Undang-undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau

dengan “dual banking system” yaitu dengan membuka cabang khusus syariah. Selain itu,

DPR juga telah menyetujui penggunaan hak inisiatifnya untuk menyusun RUU

Perbankan Syariah di tengah derasnya desakan berbagai pihak dari kalangan masyarakat

keuangan syariah. Melalui Sidang Paripurna DPR (27/9), dewan menyetujui hal itu untuk

memberikan angin segar bagi perkembangan sektor perbankan syariah. DPR

mengharapkan penyusunan RUU itu dapat berjalan lebih cepat sehingga bisa segera

mungkin pula untuk dijadikan sebagai UU. Setidaknya saat ini sudah ada beberapa versi

draf RUU Perbankan Syariah yang masuk ke dewan atas dasar permintaan dewan sendiri

maupun inisiatif dari kelompok masyarakat. Di antara draft RUU itu adalah konsep Bank

Indonesia, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan Asbisindo yang sudah

berada cukup lama di DPR (Bisnis Indonesia, 28/9/05). Dengan adanya UU tersebut

kalangan perbankan syariah diharapkan bisa bergerak lebih cepat dan membesar untuk

merebut pasar yang lebih besar terhadap sistem perbankan nasional.

Perkembangan industri perbankan syariah dalam tahun 2005 masih ditandai

dengan tingkat ekspansi yang tinggi yang menunjukkan adanya demand terhadap jasa

perbankan syariah yang tinggi yang telah diperkirakan dalam berbagai kajian yang

dilakukan. Perkembangan tersebut didukung pula oleh kondisi moneter dan kebijakan

perbankan yang kondusif. Hal ini tercermin dari pertumbuhan yang signifikan pada

sejumlah indikator seperti jumlah bank dan jaringan kantor, dana pihak ketiga dan

pembiayaan yang diberikan. Secara institusional, 3 BUS, 19 UUS dan 92 BPRS inilah

yang menjadi kompetitor inti dari masing-masing bank syariah.

38

Kedua, Peluang potensial masuknya pesaing baru juga sangat besar. Menurut

peraturan Bank Indonesia No 2/27/PBI/2000 tentang bank umum pasal 4, modal disetor

tunai untuk bank umum baru harus sebesar Rp 3 triliun diluar setoran dalam bentuk lain,

tetapi untuk bank syariah di beri kemudahan menjadi Rp 1 triliun. Ketentuan ini tentunya

memperbesar potensi pemain baru yang akan masuk. Terutama ancaman masuknya bank

asing besar yang masih tetap harus diwaspadai oleh para pemain lokal. Terbukanya

peluang pembukaan UUS juga memudahkan peluang masuknya pesaing-pesaing baru

dari bank konvensional.

Ketiga, berkaitan dengan pengembangan potensial dari produk subtitusi untuk

perbankan juga sangat besar. Apalagi sebagian besar kaum muslimin memiliki

keragaman padangan tentang bunga bank dan cenderung menggunakan perspektif

fungsionalitas dalam memilih bank. Hal ini membuat bank-bank syariah tidak hanya

bersaing dengan sesama bank syariah, tetapi juga bersaing dengan bank konvensional.

Saat ini lembaga-lembaga multifinance juga berpeluang menjadi pesaing, meski juga

sebaliknya dapat menjadi mitra. Selain itu produk reksadana dan reksadana terproteksi

syariah yang dikembangkan Manajer Investasi, serta unit link syariah yang dilahirakn

Asuransi Syariah juga merupakan produk subtitusi yang potensial mengerogoti DPK

dalam bentuk investasi.

Keempat dan kelima, berkaitan dengan kekuatan tawar dari nasabah deposan dan

kekuatan tawar dari nasabah pembiayaan untuk perbankan sangat tinggi. Hal ini

dikarenakan perbankan merupakan lembaga bisnis yang memiliki karakter hampir sama

semua dengan regulasi yang sangat tinggi. Nasabah deposan dan nasabah pembiayaan

memiliki peluang untuk berpindah secara bebas ditengah banyaknya jumlah bank syariah

serta produk-produk substitusi.

7. Kesimpulan

Dari uraian pada bagian-bagian sebelumnya dapat disimpulkan beberapa

tantangan (challenges) dan peluang (opportunity) bagi pengembangan perbankan Islami

di Indonesia, terutama untuk tahun-tahun terakhir sebagai berikut:

39

1. Kebijakan bunga tinggi yang diambil oleh Bank Indonesia tahun ini diprediksikan

masih akan berlanjut. Hal ini tentu akan mendorong tetap tingginya suku bunga

simpanan di bank umum. Menghadapi hal ini, kalangan perbankan syariah

nasional dihadapkan pada pilihan untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga

dengan menaikkan nisbah bagi hasil pembiayaan kepada pihak bank yang

diharapkan akan meningkatnya equivalent rate kepada deposan. Kenaikan suku

bunga merupakan tantangan tersendiri bagi bank syariah. Teori dan pengalaman

menunjukkan perbankan syariah lebih sulit berkembang dalam keadaan bunga

tinggi yang tidak realistis. Untuk merespon hal ini tentunya bank-bank syariah

harus mengantisipasinya dengan strategi yang komprehensif.

2. Dari sisi perkembangan budaya dan teknologi informasi, M-commerce dan

layanan teknologi jasa keuangan diperkirakan akan menjadi primadona dalam

aplikasi nirkabel. Komunikasi nirkabel yang bersifat mobile (bergerak) ini akan

menjadi delivery channel yang sangat penting dalam layanan perbankan di masa

depan, karena banyak memberi kemudahan. Nasabah bisa menggunakan waktu

tidak produktifnya, untuk melakukan transaksi perbankan atau membayar

berbagai tagihan. Nasabah membutuhkan beragam fasilitas untuk memudahkan

nasabah menikmati jasa-jasa layanan bank sesuai selera masing-masing. Bankbank

syariah tentunya harus merespon tantangan perkembangan teknologi ini

dalam starteginya.

3. Perkembangan pada industri yang berkaitan dengan bank syariah cukup pesat, hal

ini ditandai dengan perkembangan pasar modal syariah dan asuransi syariah yang

cukup baik. Bapepam telah berkomitmen dalam lima tahun ke depan akan lebih

intensif mengembangkan pasar modal syariah karena sistem syariah diyakini

memiliki keunggulan dibandingkan pasar modal konvensional. Bapepam telah

menyusun suatu arah kebijakan pengembangan pasar modal syariah dalam lima

tahun ke depan dimana arah kebijakan tersebut dimuat sebagai salah satu sasaran

dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia tahun 2005-2009. Perkembangan pasar

modal ini, tentu saja akan memberikan dampak positif bagi bank syariah. Karena

pengembangan perbankan syariah juga membutuhkan kelengkapan dan kokohnya

industri keuangan syariah untuk dapat beraliansi secara strategis. Bank syariah

40

juga berpeluang untuk memanfaatkan pertumbuhan asuransi syariah dengan

menjalin aliansi strategis. Adanya sinergi antara dua industri keuangan -asuransi

yang mengeluarkan produk bancassurance dan bank yang memasarkan produktentu

akan menguntungkan kedua belah pihak. Asuransi bisa lebih gencar

memasarkan produknya, sehingga berpeluang meningkatkan pendapatan premi.

Sedangkan, perbankan berpeluang memperbesar fee based income.

4. Merujuk pada model analisis Porter, sifat persaingan dalam suatu industri dapat

dilihat sebagai gabungan dari lima kekuatan. Dari deskripsi Porter, untuk

perbankan syariah sifat persaingan meliputi: Pertama, kondisi persaingan diantara

bank syariah sangat tinggi. Secara institusional, 3 BUS, 19 UUS dan 92 BPRS

inilah yang menjadi kompetitor inti dari setiap bank syariah. Kedua, Peluang

potensial masuknya pesaing baru juga sangat besar. Menurut peraturan Bank

Indonesia, modal disetor tunai untuk bank umum baru harus sebesar Rp 3 trilyun

diluar setoran dalam bentuk lain, tetapi untuk bank syariah di beri kemudahan

menjadi Rp 1 trilyun. Ketentuan ini tentunya memperbesar potensi pemain baru

yang akan masuk. Terutama ancaman masuknya bank asing besar yang masih

tetap harus diwaspadai oleh para pemain lokal. Terbukanya peluang pembukaan

UUS juga memudahkan peluang masuknya pesaing-pesaing baru dari bank

konvensional, selain adanya peluang menarik dari office chaneling. Ketiga,

berkaitan dengan pengembangan potensial dari produk subtitusi untuk perbankan

juga sangat besar. Saat ini lembaga-lembaga multifinance juga berpeluang

menjadi pesaing, meski juga sebaliknya dapat menjadi mitra. Selain itu produk

reksadana dan reksadana terproteksi syariah yang dikembangkan Manajer

Investasi, serta unit link syariah yang dilahirakn Asuransi Syariah juga merupakan

produk subtitusi yang potensial mengerogoti DPK dalam bentuk investasi.

Keempat dan kelima, berkaitan dengan kekuatan tawar dari nasabah deposan dan

kekuatan tawar dari nasabah pembiayaan untuk perbankan sangat tinggi. Hal ini

dikarenakan perbankan merupakan lembaga bisnis yang memiliki karakter hampir

sama semua dengan regulasi yang sangat tinggi. Nasabah deposan dan nasabah

pembiayaan memiliki peluang untuk berpindah secara bebas ditengah banyaknya

jumlah bank syariah serta produk-produk substitusi.

41

Endnotes

1 Mervin K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, “Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik dan Prospek”,

(Edisi terjemah, Jakarta: Serambi, 2003), hal. 15.

2 Muhammad Arif, “Islamic Banking”, dalam Asian-Pacific Economic Literature Vol. 2, No. 2

(September 1988), hal. 48-64.

3 Mervin K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, Op., Cit., hal. 24-25.

4 Zamir Iqbal dalam artikelnya yang berjudul “Islamic Financial Institution”, hal. 1. Sumber

publikasi awalnya tidak terlacak oleh penulis.

5 M. Umer Capra & Habib Ahmed, “Corporate Governance in Islamic Financial Institution”,

(Jedah: Ocasional Paper IDB, 2002), hal. 1.

6 Ali Sakti, “Pengantar Ekonomi Islam”, Modul Kuliah STEI SEBI, 2003, hal. 65.

7 Zamir Iqbal, Op., Cit., hal.1.

8 Ibid., hal. 3.

9 M. Umer Capra, “Sistem Moneter Islam”, (Edisi terjemah, Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia

Cendekia, 2000), hal. 2.

10 Ibid., hal. 3.

11 Ibid., hal. 5

12 Lihat Zamir Iqbal, Op., Cit., hal.5. dan M. Umer Chapra, “Pengharaman Bunga Bank;

Rasionalkah?, (Edisi terjemah, Jakarta: SEBI, 2002), hal. 1-18.

13 Rasulullah SAW bersabda: “Jika seseorang memberikan pinjaman kepada seseorang lainnya

dia tidak boleh menerima hadiah” (Bukhari di dalam kitabnya Tarikh dan Ibnu Taymiyah di

dalam al-Muntaqa). Di dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda: “Ketika seseorang

memberikan pinjaman kepada orang lain dan peminjam memberikannya makanan atau

tumpangan hewan, dia tidak boleh menerimanya kecuali keduanya terbiasa saling memberikan

pertolongan”. (Sunan al Bayhaqi, Kitab al-Buyu; Bab Kullu qardin jarra manfaataan fa huwa riban).

dalam Chapra, Ibid.

14 Zamir Iqbal, Op., Cit., hal. 9. dan M. Umer Chapra (2002), Ibid.

15 Suharto, dkk., Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta:

Djambatan, 2001), hal. 24.

16 Lihat Zamir Iqbal, Op., Cit., hal. 7.

17 Data-data ini dihimpun dari berbagai sumber dan pernah dipaparkan dalam artikel Abdul

Aziz Setiawan, “Prospek Perbankan Syariah 1426 H”, (Majalah Hidayatullah Edisi

12/XVII/April 2005), hal. 30-31.

18 Ibid.

19 Ibid.

20 M. Umer Capra & Habib Ahmed (2002), Op., Cit., hal. 2.

21 M. Umer Capra, “Pengharaman Bunga Bank; Rasionalkah ?; Analisis Syar’i dan Ekonomi

dibalik Pengharaman Bunga Bank”, (Edisi terjemah, Jakarta: SEBI, 2002), hal. 22.

22 Adiwarman Karim, “Pemimpin dari Timur”, Republika, 20/2/2006

42

23 lihat laporan Bank Indonesia, “Laporan Perkembangan Perbankan Syariah”, (Jakarta:

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2004).

24 Lihat juga analisis Ikhwan A. Basri, “Perbankan dan Asuransi Syariah Tahun 2006”, Republika,

19/1/2006

25 Fred R David, “Manajemen Strategis: Konsep”, Edisi Indonesia, Jakara: PT Prenhallindo, 2002..,

hal. 104.

26 Arief Budisusilo, “Mengarungi Tahun Transisi ?”, Bisnis Indonesia, 9 Januari 2006.

27 Miranda S. Goeltom, makalah yang disampaikan pada Seminar Prospek Ekonomi 2006 yang

diselenggarakan Bisnis Indonesia dan Perbanas di Jakarta, 24 November 2005.

28 Sukamdani S. Gitosardjono, ”Menanti Iklim Berusaha yang Nyaman”, Bisnis Indonesia, 9

Januari 2006

29 Lihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), 2004.

30 Bisnis Indonesia, 25/7/2005

31 Bisnis Indonesia, 8/9/2005

32 Lihat Adril Hakim, Op., Cit., hal. 53-54. Merujuk tulisan Taufik & Yuswohady, Welcome to the

New Exciting Indonesia, MarkPlus Quarterly Millenium Edition, 2000.

33 Kompas, 25/7/2005

34 Koran Tempo, 7/9/2005

35 Cyrillus I. Kerong, “2006, Politik Lebih Stabil”, Bisnis Indonesia, 9 Januari 2006.

36 Lihat artikel Wawan Wardiana, “Perkembangan Teknologi Informasi di Indoneisa”,

Disampaikan pada Seminar dan Pameran Teknologi Informasi 2002, Fakultas Teknik Universitas

Komputer Indonesia (UNIKOM) Jurusan Teknik Informatika, tanggal 9 Juli 2002. Dipublikaiskan

pada http://www.informatika.lipi. go.id/jurnal /perkembangan-teknologi-informasi-diindonesia.

37 Ibid.

38 Ibid.

39 Ibid.

40 Lihat E-Bizz Asia, “Perkembangan Teknologi Perbankan”, Volume I Nomor 10 - Agustus-

September 2003, http://www.ebizzasia.com/0110-2003/focus,0110,5.htm.

41 TEMPO Interaktif, Kamis, 03 Pebruari 2005.

42 Laporan Bank Indonesia tahun 2005.

43 Badan Pengawas Pasar Modal, “Annual Report 2004”, Jakarata: Bapepam, 2004.

44 Bisnis Indonesia, 3/9/05

45 Lihat Siaran Pers Akhir Tahun BAPEPAM, 29 Desember 2005.

46 Adiwarman Karim, Op., Cit.

47 Lihat UU No. 10/1998 tentang Perbankan pasal 6 huruf m

48 Lihat Bisnis Indonesia, 10/3/2006

49 Lihat Fred R David, Op., Cit., hal. 128-131.